uu pokok kepegawaian. Dalam UU Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974, khususnya penjelasan pasal 2 ayat 2, huruf (a) disebutkan bahwa Status Kepegawaian Hakim didasarkan pada pernyataan sebagai. uu pokok kepegawaian

15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Berlaku. 3. Demikian juga dengan tata cara pemberhentian sementara PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 8/1974) belum pernah dibentuk oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. ”. 2. 4PDF, UU RI No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. Wakil Menteri PAN dan RB ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR DI INDONESIA • Pengaturan kepegawaian di berbagai undang-undang (antara lain Undang-Undang 14/2010 tentang Guru dan Dosen; UU 32/2004 dan UU. Created Date: 12/11/2009 2:56:04 PMMATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tutup. - UU nomor 43 tahun 1999. in document implikasi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil tehadap status hukum sekretaris desa dikabupaten sragen (page 31-39)menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; c. (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana. Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 4 Kewajiban (Pasal 4-6) Kewajiban PNS: a. 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang Undang Nomor Berapakah Yang Mengatur Tentang Pokok Pokok Kepegawaian adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5 PP No. Mengingat : 1. UU NOMOR 43 TAHUN 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Undang-Undang ( UU ) Nomor 11 Tahun 1969 (208) Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 00 – 09. andi mappajaji. Penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kine ja nyata. Berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang. Politeknik Negeri Jember Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. UU No. Bidang. 12 Tahun 1999, yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. E. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor. Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M. Peradilan Kepegawaian Pasal 35 Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. T. UU NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui. 00 Pemberhentian PNS Drs. Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. camat juga harus menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 384; PERATURAN GO. Undang . Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban. com : JAKARTA - PNS bukan lagi profesi paling aman alias bebas dari pemecatan. Adanya dilema antara tujuan pendidikan dengan misi instrumental (alat untuk mencapai sesuatu/perubahan_ Landasan hukum kode etik adalah UU No. 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian menentukan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. undang- undang pokok ini. Formasi Pegawai negeri Sipil. dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan. JPNN. Sistem administrasi kepegawaian sejatinya merupakan bagian dari administrasi negara, dimana kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian menentukan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. 2. Preview. ,MH Rizki Mustafani, A. Tentang. Cara Menyusun SKP. untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang. Menurut UU No. Pengertian ASN dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3041),. (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang. (RUU ASN), yang membedakan dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sebelum berlakunya UU ASN, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok. Tampilan Petugas. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. JAKARTA – Meskipun UU Pokok Kepegawaian menetapkan bahwa PNS yang ditetapkan sebagai tersangka mestinya diberhentikan sementara dari jabatannya, namun tampaknya hal itu masih belum. Kebijaksanaan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Maka dari itu pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: apa implikasinya status ganda hakim sebagai pejabat negara dan sebagai. com : JAKARTA- Komisi II DPR RI bersikeras mengubah UU Pokok Kepegawaian menjadi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). JPNN. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kepegawaian dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2. Pembina kepegawaian adalah pejabat karir tertinggi yang bertanggung jawab terhadap penempatan, promosi, mutasi dan pensiun. Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena dalam Undang-undang ini diatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kawajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954: UU No 5 Tahun 2014: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Beberapa. 43 tahun 1999 maupun UU no. Status: Hanya untuk pelanggan. Isu-isu strategis lingkup kepegawaian secara umum maupun. T. 5 Tahun 2014 sistem manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit. Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Uu 43 1999 pokok2 kepegawaian. Dalam UU No. 263, TLN NO. POKOK – POKOK KEPEGAWAIAN. BAB VIII. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern. 30 – 15. Berhubung peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU ASN. Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. com dari halaman hukum online, pada Selasa, (9/05/2023), tiga golongan tersebut meliputi, PNS, TNI-Polri, dan tenaga honorer. 19 Tahun 1960 UU Pokok Kepegawaian No. Peraturan Pemerintah No. 18, LN. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA Status. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran. Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Menteri; Peraturan Kepala BKN; Peraturan Rektor; Informasi Pelayanan. Namun jauh sebelum lahir Undang-undang tersebut, dasar hukum yang digunakan dalam hukum kepegawaian menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian terdapat ketentuan mengenai defenisi pegawai negeri, pejabat yang berwenang, jabatan negeri, atasan yang berwenang, pejabat yang berwajib. Pengadilan Khusus. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 4 | 4. 1 2 PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah. Lokasi. 6, BN. PNS sendiri dibagi menjadi PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. UMUM : Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang ketentuan pemberian izin pegawai diubah dengan UU No. •Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta. ( PNS tersebut tidak perlu di BAP). RUANG. Lalu, UU Nomor 18 Tahun 1961 dicabut dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. Draft RUU Aparatur Sipil Negara : Jabatan Eselon 3 dan 4 Akan Dihapus. Judul. Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Rapat Kualifikasi Pelaksana 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki kewenangan untuk membuat surat/printah pelaksanaan rapat 2 PP No. Dengan melaluipembinaan PNS sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Pokok-pokok 4 S. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No. UU No. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KODE ETIK Status. Katalog Produk. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah. Sedangkan pada undang-undang nomor 43 tahun1999 pada Bab I ketentuan umum, selain terdapat defenisi pegawai negeri, pejabat yang. Download Soal & Jawaban Pilihan Ganda OTK Kepegawaian Kelas 11 Semester Gasal. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 139 UU 5/2014 joPokok-Pokok Kepegawaian. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga. Pengaturan yang berbeda-beda antara UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 96 Tahun 2000, PP No 98 Tahun 2000 tentang siapa yang dimaksud dengan pembina kepegawaian menunjukkan secara jelas adanya inkonsistensi kebijakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok. 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian T. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU No. Perturan dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan persoalan kami antara lain : UU Nasionalisasi No. 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga. (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUU ASN Nomor 5 Tahun 2014, telah membatalkan UU Pokok pokok Kepegawaian yang membagi jenis pegawai megeri menjadi tiga golongan. GO. 1. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian ; UU No. Untuk profesi pegawai negeri sipil sendiri, terkait kode etik diatur mulai dari level undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana disebutkan “Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan. Kemungkina,bisa dilaksanakan pada Januari 2013 nanti,” tandas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Papua Barat ini. Untuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian ; UU No. Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-undang ini, dengan maksud agar. Website portal / Situs resmi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), yang menginformasikan seputar PNS. Peta jabatan adalah alat perencanaan kepegawaian yang mencerminkan kebutuhan dan kompetensi jabatan. Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur lebih spesifik dalam UU ASN No 5 Tahun 2014. Bahasa Indonesia. Revisi dan sinkronisasi pasal-pasal dalam UU 32 tahun 2004, PP 98/2000, PP 11/2002, PP 9/2003, PP 54/2003 4. Bidang Pemburuhan : UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . PP ini mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran; jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin; batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum; dan hak untuk membela diri melalui upaya. 1 2 PEGAWAI NEGERI SIPIL. TENTANG DATABASE PERATURAN. SE Menpan RB 03/2012: Data Honorer Kategori I dan II SKB Hari Libur dan Cuti Bersama 2013 Peraturan yang Berkaitan dengan KKN. SOEKARNO Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang -Undang Dasar 1945; 2. Search form. UU Pokok pokok Kepegawaian Perubahan No 43 Th 1999. 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. PDF - Google Drive. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berupa Rancangan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, kemudian pada tahun 1961 RUU tersebut resmi menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dalam Lembaran Negara RI Tahun 1961 No. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Pada Ketentuan Penutup UU ASN dinyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini berlaku, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku1. 263, TLN NO. Portal Administrasi Kepegawaian Politeknik Negeri Jember. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara; Mengingat : 1. 43 Tahun 1999 2 Memiliki kewenangan untuk mengadministrasi berkas izin pegawai 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan untuk membuat konsep. Untuk profesi pegawai negeri sipil sendiri, terkait kode etik diatur mulai dari level undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana disebutkan “Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan. Pasal 2 Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Fungsi Pengawasan. Selain itu, adanya stigmaUU NO 43 TH 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NO 8 TH 1974 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. GO. PPPK akan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak. 181 perempuan UU RI No. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil. Artikel Populer. Pokok Pikiran Pertama NEGARA PERSATUAN (sila ke 3) •Dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran mengenai paham Negara Kesatuan, ialah negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia. Selanjutnya pemerintah. Tahun. Definisi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Dasar Hukum. Hamonisasi UU dan Sistem Informasi ASN. . Judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS 4. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian . berdasarkan ketentuan umum pada UU No. Halaman ini telah diakses 7339 kali. PEGAWAI NEGERI : • Pegawai Negeri Sipil : o. Mengingat : 1.